makalah pengenalan sekolah
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada
empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf
Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah
dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya
operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan
sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan
keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah
terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut
karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi
dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik.
Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah
agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi
keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam
pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu
sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau
dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan
keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum
sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar
substansi pelaksanaanya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang
lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah,
letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung
masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih
sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya
besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya
cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus
mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh
masyarakatnya.
Dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut di atas,
penulis menyusun sebuah makalah yang membahas tentang pengelolaan manajemen
keuangan sekolah,
B.
RUMUSAN
MASALAH
Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan
dan diungkapkan dalam makalah ini adalah :
1.
Apakah pengertian manajemen keuangan?
2.
Apakah tujuan manajemen keuangan sekolah?
3.
Bagaimanakah prinsip manajemen keuangan?
4.
Apakah tugas manajer keuangan?
5.
Bagaimanakah proses pengelolaan keuangan di sekolah?
6.
Darimanakah
sumber-sumber keuangan sekolah?
7.
Bagaimanakah
penyusunan RAPBS?
8.
Bagaimanakah
pengelolaan anggaran sekolah?
9.
Kemanakah
keuangan sekolah dipertanggungjawabkan?
C.
TUJUAN
Adapun tujuan dari penulisan makalah
ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai manajemen keuangan sekolah
sesuai dengan topik yang telah dijabarkan dalam rumusan makalah.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN
MANAJEMEN KEUANGAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya
penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah
sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.
Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsi-fungsi
keuangan.
Menurut Jones (1985), manajemen keuangan meliputi:
1. Perencanaan financial, yaitu
kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran
yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan.
2. Pelaksanaan (implenmentation
involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
3. Evaluasi, yaitu proses penilaian
terhadap pencapaian tujuan.
Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan
tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan,
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dengan
demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas
mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan,
pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.
B. TUJUAN
MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan
kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara
transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara
efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
1. Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan
sekolah.
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas
kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang
menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta
memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
C. PRINSIP-PRINSIP
MANAJEMEN KEUANGAN
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah
prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan
dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat
penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
1.
Transparansi
Transparan
berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya
keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang
manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen
keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya,
rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa
memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi
keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan
pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.
Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah, masyarakat, orang
tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Beberapa informasi keuangan yang
bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana
anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan
pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa
saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang
tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang
tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini
menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.
2.
Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi
seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam
menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan
dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara
bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua,
masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat
terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima
masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2)
adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan
suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang
mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat
3.
Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan
efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada
kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness
”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada
kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan
dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan
lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan
4.
Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas
hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs”
(Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara
masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang
dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat
dilihat dari dua hal:
a.
Dilihat dari segi penggunaan waktu,
tenaga dan biaya:
Kegiatan
dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai
hasil yang ditetapkan
b.
Dilihat dari segi hasil
Kegiatan
dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil
sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
Tingkat efisiensi dan efektivitas
yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan
menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan
bertanggung jawab.
D. TUGAS MANAJER KEUANGAN
Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas
pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang
mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang
berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan
yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah
pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang
serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai
Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran.
Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban
melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai
fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak
atas pembayaran.
Manajer keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan
keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah serta
penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah.
Tugas manajer keuangan antara lain:
1. Manajemen untuk perencanaan
perkiraan.
2. Manajemen memusatkan perhatian pada
keputusan investasi dan pembiayaannya
3. Manajemen kerjasama dengan pihak
lain
4. Penggunaan keuangan dan mencari
sumber dananya
Seorang manajer keuangan harus mempunyai pikiran yang
kreatif dan dinamin. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh
seorang manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat
penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh
seorang manajer keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara
lain:
1. Strategic Planning
Berpedoman
keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan ekternal yang datang dari luar. Terkandung unsur analisis
kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomin dan financial.
2. Strategic Management
Upaya
mengelolah proses perubahan, seperti: perencanaan, strategis, struktur
organisasi, kontrol, strategis dan kebutuhan primer.
3. Strategic Thinking
Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan
hasil secara berkesinambungan.
E.
PROSES
PENGELOLAAN KEUANGAN DI SEKOLAH
Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang
menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen
lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan
biaya.
Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000 : 175)
memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan
mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan
sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk
apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara
melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata
kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang
dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan
pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya,
dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balikmerumuskan kesimpulan dan
saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional
Sekolah.
Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning)
di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana
pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat
dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi
keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi
pengelola, dan skill para pejabat pengelola.
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:
1. Perencanaan anggaran
2. Strategi mencari sumber dana sekolah
3. Penggunaan keuangan sekolah
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran
5.
Pertanggungjawaban
Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal
yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain:
1. Penerimaan
2. Penggunaan
3. Pertanggungjawaban
F.
SUMBER-SUMBER
KEUANGAN SEKOLAH
1.
Dana
dari Pemerintah
Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin
dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK)
yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini
lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya
ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan
besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah
di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin
(DIK) harus benarbenar sesuai dengan mata anggara tersebut.
Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan
untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
2.
Dana
dari Orang Tua Siswa
Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran
Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa
ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :
a.
Dana
tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh
orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah
b.
Dana
incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali
selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
c. Dana sukarela yang biasanya
ditawarkan kepada orang tua siswa terterntu yang dermawan dan bersedia
memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.
3.
Dana
dari Masyarakat
Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak
mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian
terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang
diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil
untuk turut membantu kemajuan pendidikan.
Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu
organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun
milik swasta.
4.
Dana
dari Alumni
Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu
sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan
perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni
merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa
terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatankegiatan demi kemajuan dan
pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi
ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.
5.
Dana
dari Peserta Kegiatan
Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat
yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler,
seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.
6.
Dana
dari Kegiatan Wirausaha Sekolah
Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk
mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha
sekolah yang pengelolaannya dapatj dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa
misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll.
G.
PENYUSUNAN
RAPBS
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari
rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan
pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah,
pemeliharaan, buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan
kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS
perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi
anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.
Prinsip Penyusunan RAPBS, antara lain:
·
RAPBS
harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur,
bertanggung jawab, dan transparan.
·
RAPBS
harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat
terbuka di sekolah.
·
Dalam
menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan
dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.
Proses Penyusunan RAPBS meliputi:
·
Menggunakan
tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana
pengembangan sekolah
·
Menghimpun,
merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai
bidang yang luas cakupannya,
·
Menyelesaikan
analisis kebutuhan,
·
Memprioritaskan
kebutuhan,
·
Mengonsultasikan
rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah,
·
Mengidentifikasi
dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan,
·
Menggambarkan
rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dsb.), dan
mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan
hingga evaluasi.
H.
PENGELOLAAN
KEUANGAN SEKOLAH
Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun
pelajaran, para kepala sekolah bersama smua pemegang peran di sekolah pada
umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1. Merancang suatu program sekolah yang
ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang
bersangkutan.
2. Melakukan inventarisasi semua
kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
3. Melakukan peninjauan ulang atas
program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat
dihimpun.
4. Menetapkan prioritas kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
5. Melakukan perhitungan rinci
pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000 :
178 – 179)
6. Menuangkan perhitungan-perhitungan
rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh
setiap sekolah.
7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh
instansi yang berwenang
Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut
Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak
yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk
membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran
yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah
mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan
pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
2. Peningkatan kegiatan dan proses
belajar mengajar.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan
kesehatan
4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan
peningkatan personil
5.
Kegiatan
rumah tangga sekolah dan BP3
Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup
kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan
pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari
RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah
diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya
sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah
agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui
penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran
dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akan
ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh
setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun
berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya
akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS
minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional.
I.
PENGELOLAAN
ANGGARAN SEKOLAH
Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah,
tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Di
sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan sebagian anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran
terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan
bahwa:
·
Dana
dibelanjakan sesuai rencana,
·
Ada
kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
·
Pembelanjaan
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan
·
Dana
tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan
kepada pihak penerima tanpa persetujuan.
Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke
dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan,
dsb. Pengelola anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi
dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite
sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.
J.
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN SEKOLAH
Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan
terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian
dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan
dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari
orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala
sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari
pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada dasarnya setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem
pengelolaan yang baik, tetapi sistem yang efektif kurang dilaksanakan. Ketidak
disiplinan dalam penggunaan anggaran, serta pemimpin yang boros selalu menjadi
fenomena tersendiri. Untuk itu diperlukan kepemimpinan dan manajemen
pengelolaan yang efektif menuju keseimbangan antara sistem yang ada dalam
mendistribusikan sumbersumber dana pendidikan di Indonesia.
B. SARAN
Masalah keuangan harus dipecahkan secara bersama jika kita
ingin mendapatkan peluang yang maksimal bagi semua sekolah agar dapat
berkembang. Usaha dan pendanaan mandiri merupakan cara pemecahan yang sangat
hakiki bagi sekolah yang benar-benar ingin berkembang. Jika berkaitan dengan
masalah keuangan, maka sebaiknya digunakan sistem manajemen terbuka. Dengan manajemen
terbuka, maka semua keadaan sekolah baik atau buruk bisa diketahui oleh siapa
saja.
DAFTAR PUSTAKA
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung.
Remaja Rosda Karya.
Dimock, ME. Dimock, GO, Administrasi Negara. 1992.
Jakarta. Rineka Cipta.
Sulthon, M. Khusnuridlo, M, Manajemen Pondok Pesantren
Dalam Perspektif Global, 2006, Yogyakarta, laksBang PRESSindo.
Suryobroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, 2004,
Jakarta, Rineka Cipta.
Muchdarsyah Sinungan.. Dasar-Dasar Management Kredit. 1993.
Jakarta: Bumi Aksara.
Vincent P Costa. Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan
Sekolah, 2000, Jakarta:
Depdiknas.
Wasty
Soemanto. Pendidikan dan Wiraswasta. 1984. Malang: Bina Aksara.
Tim
Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga. 1988. Jakarta:
Balai Pustaka.
Komentar
Posting Komentar